Hukum Keluarga: Pernikahan Campuran, Catatan Sipil

Perkawinan Menurut Undang-undang

Hukum perkawinan yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hukum perkawinan ini menggantikan hukum perkawinan yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek (Statsblad 1917 Nomor 129). Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan menurut undang-undang perkawinan juga dikatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum dan kepercayaannya masing-masing.

Hukum Perkawinan Menutur Undang Undang
Hukum Perkawinan Menutur Undang Undang

Perkawinan bagi mereka yang beragama Islam dilakukan oleh wali pengantin wanita (ayah kandung) di satu pihak dan pengantin pria di lain pihak, dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama, yang kemudian dilakukan pencatatan dikantor KUA tersebut. Bagi mereka yang beragama Kristen maka perkawinan dilakukan dihadapan pendeta dari gerejanya. Setelah itu, pencatatan perkawinan dilakukan di kantor catatan sipil di setiap kabupaten/kotamadya. Akta perkawinan tersebut ditandatangani oleh kedua mempelai, berikut 2 (dua) orang saksi, pegawai pencatat, dan khusus bagi yang beragama Islam, dengan wali nikah atau yang mewakilinya, kemudian masing-masing suami-isteri mendapatkan salinannya. Berikut dibawah ini syarat-syarat perkawinan, antara lain :

  • Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
  • Pihak pria harus sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita harus sudah mencapai umur 16 tahun;
  • Setiap orang yang belum mencapai 21 tahun dapat melangsungkan perkawinan jika pengadilan telah memberikan ijin berdasarkan permintaan orang yang bersangkutan. Jika tidak mendapatkan ijin dari pengadilan, maka perkawinan harus mendapat ijin dari orangtua atau wali yang bersangkutan;
  • Bagi yang beragama Islam, harus ada calon isteri, calon suami, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul.

Baca juga : Negara Hukum dalam Konteks Pancasila dan UUD 1945

Dalam hal perkawinan dilangsungkan antara calon suami dan calon isteri yang berbeda agama atau calon suami dan calon isteri menganut kepercayaan yang tidak diakui sebagai agama resmi negara sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 1 Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1995, bahwa terdapat 6 (enam) agama yang dianut di Indonesia, antara lain Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan konghucu, maka dalam beberapa kasus bilamana terjadi perkawinan tersebut, kantor catatan sipil menolak perkawinannya, sampai kepada salah satu pasangan calon suami atau isteri tersebut menundukan diri kepada agama pasangannya atau melakukan perkawinan di luar negeri yang kemudian baru dicatatkan di Indonesia.

Pencatatan Perkawinan Pada Catatan Sipil

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, perkawinan yang dianggap sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan sah yang didasarkan ketentuan undang-undang tersebut, wajib dilaporkan penduduk kepada instansi pelaksana tempat terjadinya perkawinan, dengan jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Selanjutnya pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.

Pencatatan perkawinan sebagaimana yang disebutkan diatas, berlaku pula untuk pencatatan perkawinan berikut ini :

  • Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan (perkawinan yang dilakukan antarumat yang berbeda agama).
  • Perkawinan WNA yang dilakukan di Indonesia atas permintaan WNA yang bersangkutan.

Dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, maka pencatatan perkawinannya dilakukan setelah terdapat penetapan pengadilan. Terhadap perkawinan yang dilakukan di luar negeri, maka perkawinan tersebut dicatat pada instansi yang berwenang di negara tempat perkawinan dilaksanakan, dan dilaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia. Bilamana negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing yang melakukan perkawinan di negara tersebut, maka pencatatan dilakukan di kantor perwakilan Republik Indonesia setempat dalam register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan, dan sekembalinya ke Indonesia maka pasangan suami – isteri yang melakukan perkawinan tersebut melapor kepada instansi pelaksana ditempat tinggalnya, dengan jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kembali ke Indonesia.

Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang di Indonesia yang tunduk kepada hukum yang berlainan, karena perbedaan status kewarganegaraan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan beda agama dilarang, akan tetapi perkawinan antar Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) selama memenuhi syarat-syarat hukum Indonesia boleh dilakukan berdasarkan Pasal 57 sampai 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan WNI yang dilangsungkan di luar negeri berlaku Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yangmana mengatur untuk setiap perkawinan WNI di luar negeri, yang berlaku adalah asas lex loci celebrationis. Asas ini memiliki arti bahwa perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan hukum negara dimana perkawinan dilangsungkan. Akan tetapi pelaksanaan Pasal 56 harus didahului dengan pelaksaan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa setiap WNI yang hendak menikah harus memenuhi persyaratan materiil dan konsepsi perkawinan yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Setelah sah berdasarkan hukum agama, barulah muncul keharusan untuk mencatatkan perkawinan ke kantor catatan sipil. Dan kantor catatan sipil disini yakni kantor catatan sipil di negara tempat perkawinan dilangsungkan bukan di kedutaan besar Republik Indonesia. Dan setelah akta perkawinan dikeluarkan oleh catatan sipil negara bersangkutan, maka agar memiliki akibat hukum di Indonesia, perkawinannya harus didaftarkan ke buku pendaftaran di perwakilan Republik Indonesia yang kemudian dilaporkan ke catatan sipil Indonesia, yakni wilayah asal WNI tersebut. Pelaporan perkawinan biasanya dilakukan dalam jangka waktu setahun setelah pasangan suami isteri tersebut kembali ke Indonesia.

Berdasarkan Pasal 72 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2005 disebutkan, bahwa diperlukan dokumen-dokumen bukti pengesahan perkawinan di luar Indonesia, kutipan akta kelahiran, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, kutipan akta perceraian atau kutipan akta kematian suami atau isteri bagi mereka yang pernah kawin, paspor kedua mempelai, dan pas foto berdampingan berukuran 4 x 6.

Terhadap anak, pelaporan perkawinan juga diperlukan sehingga status dwi kewarganegaraannya diketahui, dan dengan diketahuinya status tersebut, seorang anak akan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan WNI lainnya, karena apabila status WNI nya tidak diketahui, maka nantinya akan mendapat kesulitan dalam perolehan harta warisan atau dalam melakukan perbuatan hukum apapun yang menyangkut hal-hal yang dibatasi untuk Warga Negara Asing.

Pencatatan Kelahiran Anak Pada Catatan Sipil

Hak sipil atau hak keperdatan sudah melekat begitu seseorang lahir, dan negara berkewajiban agar hak-hak tersebut bisa terlaksana. Oleh karenanya pencatatan sipil merupakan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam buku register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana. Dan peristiwa penting yang dimaksud adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, yangmana meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan. perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan status kewarganegaraan. Keseluruhan peristiwa tersebut akan dicatat pada negara bilamana terjadi perubahan.

Terhadap anak dalam catatan sipil, sebagaimana amanat Pasal 22 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan, bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya. Identitas tersebut dituangkan dalam akta kelahiran, serta pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab negara, yangmana dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan atau desa. Oleh karenanya catatan sipil berfungsi untuk menentukan dan menetapkan status keperdataan seseorang dalam suatu wilayah (negara) tertentu, bahkan sejak kelahiran seorang bayi maka negara secara resmi mengakuinya sebagai subjek hukum dan berkewajiban melindungi hak-hak sipilnya.

Akan tetapi pada praktiknya, pencatatan kelahiran tergantung pada pengakuan sah atau tidaknya perkawinan orangtua dari si anak tersebut. Contohnya, anak yang lahir dari pasangan orangtua yang berbeda keyakinan atau agama atau penganut ajaran kepercayaan, meskipun mereka menikah berdasarkan kepercayaannya, namun anak dari hasil perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan dikantor catatan sipil. Adapun proses pembuatan akta kelahiran adalah sebagai berikut ini :

  • Permohonan pembuatan akta kelahiran dapat diajukan ke kantor catatan sipil di ibukota kabupaten/kotamadya atau anda dapat meminta bantuan dari rumah sakit/bidan yang membantu persalinan tersebut untuk mengurus akta kelahiran anak.
  • Pembuatan akta kelahiran harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan.
  • Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/ atau membantu proses kelahiran. Namun jika peristiwa kelahiran tidak diketahui asal usulnya atau tidak diketahui keberadaan orangtuanya, maka pencatatan kelahiran didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi berita acara pemeriksaan dari pihak kepolisian.

Adapun batas waktu pengajuan permohonan harus pula diperhatikan, antara lain :

  • Batas waktu pencatatan kelahiran selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahirannya.
  • Jika pelaporan kelahiran melampaui batas 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran maka pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari kepala instansi pelaksana setempat.
  • Pencatatan kelahiran yang melampaui batas 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pejabat pencatatan sipil akan mencatat pada registrasi akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran. Dan pada catatan sipil, selain daripada pencatatan kelahiran, kantor ini juga melaksanakan pencatatan pengangkatan anak yang dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan ditempat tinggal pemohon. Pencatatan ini dilaporkan kepada instansi pelaksana dan akan menerbitkan kutipan akta kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan.

Johan Purnomo, S.H
Pengacara perceraian Purwokerto, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Banjarnegara, Kebumen. Menerima jasa konsultasi hukum perdata, pidana termasuk hukum keluarga.
Kontak : 08562601515

Referensi: tanyahukum.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *