Negara Hukum dalam Konteks Pancasila dan UUD 1945

Negara Hukum dalam Konteks Pancasila dan UUD 1945 – Para pendiri negara Kesatuan republik Indonesia telah menggagas atau mengkonsepkan bahwa negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, negara yang demokratis atau yang disebut dengan berkedaulatan rakyat, berdasarkan ketuhanan yang maha esa, dan berkeadilan sosial. Perumusan yang dipakai oleh UUD 1945, yaitu Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas Hukum dengan rumusan “rechstaat” diantara dua tanda kutip, menurut Padmo Wahjono dalam bukunya Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, menunjukan bahwa pola yang diambil tidak menyimpang dari konsep negara hukum pada umumnya, namun disesuaikan dengan kondisi Indonesia atau digunakan dengan ukuran pandangan hidup ataupun pandangan bernegara kita.

Logo Pengacara Hukum
Logo Pengacara Hukum
Dalam simposium di Universitas Indonesia pada Tahun 1966 Indonesia Negara hukum dalam kesimpulannya dikemukankan : Negara RI adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara yang mencerminkan jiwa bangsa Indonesia harus mempunyai peraturan hukum dan pelaksanaannya. Dalam negara Indonesia, dimana falsafah pancasila begitu meresap, hinga negara kita ini dapat dinamakan negara pancasila, asas kekeluargaan merupaakan tolah keghidupan masyarakat.

Sedangkan seminar FHUGM Tahun 1967 menyimpulkan bahwa NKRI adalah negara berdasarkan atas hukum yang terjelma dalam tata tertib dan oleh karenanya merupakan suatu negara hukum pancasila (Meoertono dalam bukunya : Fungsi Pancasila sebagai dasar Perenungan Filsafat hukum dalam tertib hukum)

Degan demikian, dapat dikatakan bahwa konsep negara hukum Indonesia menurut UUD 1945 ialah negara hukum pancasila, yaitu konsep negara hukum dimana satu pihak harus memenuhi criteria dari konsep negara hukum pada umumnya yaitu yang ditopang dari tiga pilar : pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan asas legalitas dalam arti formal maupun material, dan dilain pihak diwarnai oleh aspirasi-aspirasi keindonesiaan yaitu lima nilai fundamental dari pancasila.

Konsep negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dapat dirumuskan baik secara material maupun yuridis formal. Rumusan secara material nega hukum pancasila didasarkan cara pandang bangsa Indonesia dalam bernegara yang bersifat integralistik khas Indonesia yaitu asas kekeluargaan yang bermakna ialah bahwa yang diutamakan adalah rakyat banyak, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai, dan paradigm kita tentang hukum yang berfungsi pengayoman yaitu menegakan demokrasi termasuk mendemokratiskan hukum, berkeadilan social, dan berprikemanusiaan.

Atas dasar paradigma bangsa Indonesia tentang negara dan hukum itu, dirumuskan secara materiil negara hukum pancasila yaitu yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan terdapat dalam Amandemen UUD 1945 Pasal 1 ayat (3).

Oleh : Ramses Terry
Spesialisasi Hukum Laut, Hukum Maritim, HTN, KP, MPH, Hukum Perundang-Undangan, Otonomi Daerah (Otda).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *